Kategori: Berita

HUMAS Set – DPRD /SANGGAU – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, berharap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Kabupaten Sanggau dapat berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Paulus pada Selasa (9/6/2026). Menurutnya, proses penerimaan peserta didik baru harus mampu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon siswa tanpa adanya perlakuan khusus maupun intervensi dari pihak manapun.

“Menurut kami, yang paling penting dalam pelaksanaan SPMB tahun 2026 adalah memastikan seluruh proses berjalan transparan, adil, dan sesuai aturan yang telah ditetapkan,” ujar Paulus.

Legislator Partai Demokrat tersebut menegaskan bahwa praktik-praktik yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat, seperti percaloan, siswa titipan, maupun bentuk intervensi lainnya, tidak boleh terjadi dalam pelaksanaan SPMB.

“Kami tidak ingin ada lagi praktik percaloan, siswa titipan, atau bentuk intervensi lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem penerimaan murid baru,” tegasnya.

Paulus menilai pengalaman pelaksanaan SPMB pada tahun-tahun sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi bersama, baik dari aspek sosialisasi kepada masyarakat, kualitas pelayanan, maupun pengawasan selama proses penerimaan berlangsung.

Menurutnya, evaluasi yang menyeluruh akan menjadi dasar penting untuk memperbaiki berbagai kekurangan sehingga pelaksanaan SPMB tahun ini dapat berjalan lebih baik dan minim keluhan dari masyarakat.

“Dengan evaluasi yang baik, kami berharap proses penerimaan murid baru tahun ini dapat berjalan lebih lancar, tertib, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” katanya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar tidak melakukan pungutan liar dalam bentuk apa pun selama proses penerimaan peserta didik baru berlangsung.

Paulus mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran, penyimpangan, maupun praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

“Pada prinsipnya, DPRD Kabupaten Sanggau mendukung penuh pelaksanaan SPMB yang bersih, transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya. ( G/*)

HUMAS Set – DPRD / FotoSANGGAU – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau, Didi Darmadi, mengingatkan pentingnya langkah antisipatif dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi akibat kondisi iklim yang semakin tidak menentu. Menurutnya, upaya mitigasi dan pemetaan risiko bencana harus terus dilakukan meskipun di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi saat ini. Hal tersebut disampaikan Didi Darmadi saat diwawancarai pada Senin (8/6/2026).

Ia menilai Kabupaten Sanggau memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, baik yang bersumber dari faktor alam seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), maupun potensi bencana nonalam seperti wabah penyakit yang dapat muncul akibat perubahan kondisi lingkungan.

“Kondisi iklim saat ini cukup ekstrem dan potensi bencana tidak bisa dianggap sepele. Karena itu, pemetaan wilayah rawan bencana harus tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi, meskipun saat ini belum terlihat adanya ancaman yang menonjol,” ujar Didi.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut meyakini organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah memiliki data dan pemetaan mengenai potensi bencana di berbagai wilayah Kabupaten Sanggau. Menurutnya, data tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan di lapangan.

“Dengan adanya data pemetaan yang dimiliki OPD terkait, tentu akan memudahkan pelaksanaan tugas di lapangan. Yang terpenting adalah bagaimana data tersebut dapat dimaksimalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan tindakan pencegahan,” katanya.

Didi juga mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran saat ini dapat berpengaruh terhadap operasional penanganan bencana. Namun demikian, ia berharap alokasi anggaran untuk kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana tetap menjadi perhatian pemerintah daerah agar kesiapsiagaan dapat terus ditingkatkan.

Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai akan membantu meningkatkan efektivitas kerja perangkat daerah dalam melakukan pemantauan, sosialisasi, hingga penanganan cepat apabila terjadi bencana.

Lebih lanjut, Didi menekankan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

“Seluruh pemangku kepentingan harus proaktif dalam melakukan antisipasi. Jangan sampai ketika bencana terjadi, kita justru belum siap melakukan penanganan. Saat ini berbagai perubahan lingkungan sudah mulai terlihat sehingga kewaspadaan harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

DPRD Kabupaten Sanggau melalui Komisi IV terus mendorong penguatan langkah-langkah mitigasi bencana, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi pemanfaatan data dan sumber daya yang tersedia guna meminimalkan risiko dan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat. (G/*)

HUMAS Set – DPRd / SANGGAU – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menekankan pentingnya edukasi kesehatan kepada masyarakat sebagai langkah preventif dalam menghadapi dampak perubahan iklim ekstrem yang tengah terjadi di wilayah Kabupaten Sanggau.

Menurut Paulus, perubahan kondisi cuaca yang tidak menentu berpotensi meningkatkan risiko berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Salah satu penyakit yang saat ini menjadi perhatian adalah chikungunya yang mulai banyak dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah.

“Edukasi kesehatan kepada masyarakat sangat penting dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai langkah-langkah pencegahan penyakit yang berpotensi muncul akibat perubahan iklim,” ujar Paulus, Sabtu (6/6/2026).

Selain chikungunya, Paulus juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penyakit lain seperti diare dan muntaber yang kerap meningkat saat terjadi perubahan musim maupun kondisi cuaca ekstrem. Ia mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan lingkungan sebagai upaya pencegahan.

Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui perangkat daerah terkait agar terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai potensi ancaman kesehatan yang dapat muncul sewaktu-waktu.

Selain itu, Paulus mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia, baik puskesmas maupun puskesmas pembantu (pustu), apabila mengalami gangguan kesehatan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

“Saat kondisi iklim tidak bersahabat seperti sekarang, kewaspadaan harus ditingkatkan. Apabila masyarakat mulai merasakan gejala penyakit, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat,” katanya.

Paulus juga menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Menurutnya, kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari harus benar-benar diperhatikan guna mencegah munculnya berbagai penyakit yang bersumber dari air yang tidak layak konsumsi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penanganan persoalan kesehatan masyarakat membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, hingga masyarakat itu sendiri.

Di akhir keterangannya, Paulus mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran lahan selama musim kemarau, penyakit yang ditularkan nyamuk seperti chikungunya dan demam berdarah dengue (DBD), serta penyakit muntaber yang berpotensi meningkat akibat berkurangnya ketersediaan air bersih dan menurunnya kualitas sanitasi lingkungan.

Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau juga meminta pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk memastikan ketersediaan air bersih, memperkuat pengawasan kesehatan masyarakat, serta meningkatkan upaya pencegahan dan edukasi kesehatan secara berkelanjutan hingga ke pelosok desa. ( G/*)

HUMAS Set – DPRD / SANGGAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau menggelar Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan ke-2 Tahun Sidang 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Sanggau, Selasa (19/5/2026).

Agenda utama rapat tersebut yakni penetapan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sanggau usulan eksekutif tahun 2026.

Berdasarkan pantauan di lokasi, rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Sanggau dengan dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, serta tamu undangan lainnya.

Penetapan pansus dilakukan sebagai langkah lanjutan dalam proses pembahasan sejumlah regulasi daerah yang diajukan pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sanggau.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Sanggau juga telah menggelar sejumlah rapat paripurna terkait pembahasan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, dalam beberapa kesempatan menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mempercepat pembahasan kebijakan strategis daerah, termasuk regulasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik. (*)

HUMAS Set DPRD / SANGGAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan ke-2 Tahun Sidang 2026 dalam rangka penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sanggau Tahun 2026, bertempat di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Sanggau, Senin (11/5/2026).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, serta Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sanggau, anggota DPRD Kabupaten Sanggau, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, serta tamu undangan lainnya.

Agenda rapat paripurna difokuskan pada pembahasan dan penetapan perubahan Propemperda Tahun 2026 sebagai bagian dari penyesuaian kebutuhan regulasi daerah dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sanggau.

Pelaksanaan rapat berlangsung tertib dan lancar hingga seluruh agenda selesai dilaksanakan. (*)

FOTO : Ander

HUMAS Set – DPRD / SANGGAU, Selasa 14 April 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Panus) LKPJ DPRD Kabupaten Sintang dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait pelaksanaan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marselinus, S.Pd., dan didampingi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau, Ignatius Irianto. Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi yang konstruktif dan penuh keakraban.

Dalam forum tersebut, kedua belah pihak saling bertukar informasi dan pengalaman terkait mekanisme, strategi, serta tantangan dalam pembahasan LKPJ Kepala Daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ketua Komisi III DPRD Sanggau menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar DPRD kabupaten, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Melalui koordinasi ini, diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam proses pembahasan LKPJ sehingga menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.

DPRD Kabupaten Sanggau menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap hubungan kerja sama antar daerah dapat terus terjalin guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel. (*)

HUMAS Set – DPRD / SANGGAU, Kamis 9 April 2026  – Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau bersama Anggota DPRD menghadiri kegiatan pisah sambut Komandan Distrik Militer (Dandim) 1204/Sanggau yang dilaksanakan di Aula Gedung Balai Betumu Kabupaten Sanggau.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian serah terima jabatan Dandim 1204/Sanggau dari Letkol Kav Slamet Purwanto kepada Letkol Inf Nurrachman Gindha Dradhizya, S.I.P.

Kehadiran unsur pimpinan dan anggota DPRD Sanggau dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap sinergitas antara lembaga legislatif dan jajaran TNI dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau.

Acara berlangsung dengan khidmat dan penuh keakraban, dihadiri oleh unsur Forkopimda, pejabat daerah, serta tamu undangan lainnya. Momentum ini juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan kelembagaan serta meningkatkan koordinasi antar instansi di daerah.

DPRD Kabupaten Sanggau menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Letkol Kav Slamet Purwanto selama menjalankan tugas di wilayah Kabupaten Sanggau. Pada saat yang sama, DPRD juga menyambut Letkol Inf Nurrachman Gindha Dradhizya, S.I.P., dengan harapan dapat melanjutkan serta meningkatkan kerja sama yang telah terjalin dengan baik.

Sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, dan DPRD diharapkan terus terjaga guna menciptakan situasi yang aman, kondusif, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau.(*)

HUMAS – Set / DPRD / SANGGAU, Selasa 7 April 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau melalui Komisi I melaksanakan audiensi bersama Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Sanggau pada Selasa, 7 April 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Robby Sugianto, didampingi oleh Ketua Komisi I, Aloysius Simbolon, serta dihadiri oleh anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sanggau juga Sekertaris dewan Iqnatius irianto.

Audiensi ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen DPRD dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sanggau.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Masyarakat Hukum Adat menyampaikan sejumlah isu strategis, antara lain terkait pengakuan dan perlindungan wilayah adat, kepastian hukum atas tanah adat, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Sanggau akan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, baik melalui fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran.

DPRD juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan hak-hak masyarakat adat serta mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Audiensi berlangsung dengan tertib dan penuh semangat dialog, serta diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat komunikasi dan kerja sama antara DPRD dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sanggau. (*)