Berita

SET-DPRD TUAN RUMAH ARISAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN SANGGAU

subbag PHk 16 Jan 2019
Berita

ATM Bank Kalbar layani DPRD dan Samsat Sanggau

subbag PHk 9 Agu 2018
Berita

Bahas 4 Raperda, DPRD libatkan perangkat daerah

subbag PHk 24 Jul 2018
Berita

Empat Raperda Inisiatif DPRD segera di bahas

subbag PHk 19 Jul 2018

Tulisan Terbaru

SET-DPRD TUAN RUMAH ARISAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN SANGGAU

subbag PHk 16 Jan 2019

Sanggau, 15 Januari 2019. diawal pembukaan tahun 2019 ini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Sanggau telah melaksanakan arisan rutin bulanan sebagai rangkaian agenda kerja organisasi wanita di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Sanggau. pada kesempatan ini di awal bulan januari 2019, arisan dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau, dan bertindak selaku tuan rumah dalam acara tersebut adalah Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD, adapun selaku ketua adalah Ibu Widasari Burhanuddin. Arisan DWP Kabupaten…

ATM Bank Kalbar layani DPRD dan Samsat Sanggau

subbag PHk 9 Agu 2018

Berita

Bank Kalbar bangun satu ATM di depan DPRD Kab.Sanggau.

Bahas 4 Raperda, DPRD libatkan perangkat daerah

subbag PHk 24 Jul 2018

Berita

Senin, 23 Juli 2018, berdasarkan jadwal Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sanggau, maka Pansus mulai berkerja dengan mengundang Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan judul Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2018. dalam rapat kerja tersebut, Pansus 1 membahas Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penamanan Modal di Kabupaten Sanggau, bersama dengan beberapa perangkat Daerah. adapun seperti Dinas PMPTSP, Dinas Perindagkop, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bunnak, Bappeda, Bapenda, Bagian Pembangunan, Bagian…

Empat Raperda Inisiatif DPRD segera di bahas

subbag PHk 19 Jul 2018

Berita

Selasa, 17 Juli 2018 Berdasarkan hasil keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sanggau, maka pertengahan Juli ini akan di bahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Inisiatif DPRD. sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Proses pembahasan Rancangan Peraturan daerah dapat melalui Alat Kelengkapan yang bersifat tidak tetap atau dapat di bentuk Panitia Khusus (Pansus) dan ranah Fraksi yang menentukan siapa dimana dan membahas apa adapun ke-4 Raperda tersebut…

KATA PENGANTAR

Organisasi pemerintah yang berbasis kepada Teknologi Informasi menjadi hal yang sangat penting saat ini. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Kekuatan suatu organisasi pemerintahan akan sangat tergantung kepada informasi atau pengetahuan yang dimilikinya, informasi akan menjadi perekat unsur-unsur yang ada dalam suatu organisasi.
Organisasi yang berbasis kepada Teknologi Informasi akan berkembang dengan cepat bersamaan dengan makin tersedianya perangkat komputer yang murah dan mudah didapat. Beberapa periode yang lalu sedikit sekali orang mendapatkan manfaat dari penggunaan komputer. Namun pada saat sekarang ini, kebutuhan akan informasi yang realtime sudah menjadi kebutuhan utama dimana akses informasi tersebut tidak hanya diperoleh melalui komputer (PC), namun bisa juga diakses melalui laptop, handphone dan gadget yang terbaru melalui jaringan internet.
Sejalan dengan itu, peran dan fungsi pemerintah dalam kerangka mensosialisasikan kebijakan dan informasi yang cepat sangat mutlak diperlukan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membuat suatu portal website. Dengan adanya website, informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dilakukan via internet.

Naskah Akademi Perda Masyarakat Adat Sanggau

Masyarakat Hukum Adat dan Terminologinya

MA, Masyarakat Hukum Adat, PPMHA — Masyarakat Adat Indonesia

Istilah masyarakat hukum adat (MHA) digunakan sebagai bentuk kategori pengelompokkan masyarakat yang disebut masyarakat hukum (rechtsgemeenchappen) yaitu masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan berdasarkan hukum yang dipakai, yaitu hukum adat.

Diantara perdebatan menyimpulkan Istilah masyarakat hukum adat juga mengandung kerancuan antara “masyarakat-hukum adat” dengan “masyarakat hukum-adat”.

Yang satu menekankan kepada masyarakat-hukum dan yang lain menekankan kepada hukum adat. Pada pihak lain, kalangan yang keberatan dengan penggunaan istilah “masyarakat hukum adat”

berargumen bahwa “masyarakat hukum adat” hanya mereduksi masyarakat adat dalam satu dimensi saja, yaitu hukum, padahal masyarakat adat tidak saja tergantung pada dimensi hukum, melainkan juga dimensi yang lainnya seperti sosial, politik, budaya, agama, ekonomi dan ekologi.

(1) masyarakat adat dipergunakan dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil.

mengidentifikasi masyarakat adat sebagai kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

(2) masyarakat tradisional dipergunakan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan juga dipergunakan dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWPPK).

Di dalam UU PWPPK masyarakat tradisional didefinisikan sebagai masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

(3) komunitas adat terpencil Dalam Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil,

komunitas adat terpencil atau yang sebelumnya disebut sebagai “masyarakat terasing” didefinisikan sebagai kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.

(4) kesatuan masyarakat hukum adat dipergunakan dalam UU Pemerintahan Daerah dan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

sebagai entitas hukum yang diakui dan dihormati keberadaannya berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian diatur dalam undang-undang.

Download

296 downloads965.09 KB

Perda Masyarakat Hukum Adat Sanggau Tahun 2017

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat merupakan salah produk hukum daerah yang dibentuk DPRD berdasarkan Hak Inisiatif yang dimilikinya. penetapan Perda ini dilakukan pada tahun 2016, namun baru diundangkan pada tahun 2017, setelah melalui fasilitasi Bagian Hukum Setda Sanggau dan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat. setelah di tetapkan menjadi Perda dan di undangkan kedalam berita daerah dengan Nomor 2017/1, perda ini berlaku dan siap untuk di sosialisasikan kepada masyarakat. arti penting dengan adanya perda ini memberikan ruang kepada Masyarakat Adat di Kabupaten Sanggau untuk dapat di akui sebagai komunitas Adat sebagaimana di atur dalam Undang-Undang kehutanan, Agraria, dan UU Perkebunan, Masyarakat adat diminta untuk melakukan konsolidasi internal dengan membentuk susunan perangkat adat, aturan adat, kawasan adat, cakupan wilayah komunitas adat, dan mengajukan diri kepada Pemerintah Daerah (Red.Pemda) untuk di fasilitasi dan di verifikasi.

dengan adanya Perda ini, diharapkan Pemerintah daerah dapat melakukan indentfikasi secara jelas siapa dan dimana saja komunitas masyarakat adat yang berada didalam wilayah administratif pemerintah Kabupaten Sanggau, mengingat bahwa komunitas masyarakat adat tidak terikat kepada sistem administrasi kewilayahan, seperti satu komunitas adat bisa saja berada di dua kabupaten dan atau antar negara, maka peran pemerintah sangat penting untuk menjadi mediator dan failitator dalam penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Sanggau, dengan sebuah Keputusan Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat. sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang PPMHA, sebagai berikut:

Pasal 9

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui :
a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
b. verifikasi Masyarakat Hukum Adat; dan
c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 10

(1) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Camat dengan melibatkan kepala desa, masyarakat setempat dan dapat dibantu oleh pihak lain.
(2) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
b. Wilayah Adat;
c. Hukum Adat;
d. bahasa;
e. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
f. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
(3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia Masyarakat Hukum Adat.
(4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat setempat dan yang berbatasan untuk memberikan kesempatan mengajukan pendapat, saran dan masukan.
(5) Pendapat, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.

oleh karena itu, dengan adanya Perda ini, memberikan peluang kepada Masyarakat Hukum Adat, untuk menyatakan identitasnya untuk di akui dan di lindungi oleh Negara.

rilis.

Kasubbag Perundang-Undangan dan Hukum

Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau

Download

606 downloads347.66 KB

Tulisan Terbaru

KATA PENGANTAR

Stay With Us

Ikuti kami @kabupatensanggau