Naskah Akademi Perda Masyarakat Adat Sanggau

Masyarakat Hukum Adat dan Terminologinya

MA, Masyarakat Hukum Adat, PPMHA — Masyarakat Adat Indonesia

Istilah masyarakat hukum adat (MHA) digunakan sebagai bentuk kategori pengelompokkan masyarakat yang disebut masyarakat hukum (rechtsgemeenchappen) yaitu masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan berdasarkan hukum yang dipakai, yaitu hukum adat.

Diantara perdebatan menyimpulkan Istilah masyarakat hukum adat juga mengandung kerancuan antara “masyarakat-hukum adat” dengan “masyarakat hukum-adat”.

Yang satu menekankan kepada masyarakat-hukum dan yang lain menekankan kepada hukum adat. Pada pihak lain, kalangan yang keberatan dengan penggunaan istilah “masyarakat hukum adat”

berargumen bahwa “masyarakat hukum adat” hanya mereduksi masyarakat adat dalam satu dimensi saja, yaitu hukum, padahal masyarakat adat tidak saja tergantung pada dimensi hukum, melainkan juga dimensi yang lainnya seperti sosial, politik, budaya, agama, ekonomi dan ekologi.

(1) masyarakat adat dipergunakan dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil.

mengidentifikasi masyarakat adat sebagai kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

(2) masyarakat tradisional dipergunakan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan juga dipergunakan dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWPPK).

Di dalam UU PWPPK masyarakat tradisional didefinisikan sebagai masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

(3) komunitas adat terpencil Dalam Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil,

komunitas adat terpencil atau yang sebelumnya disebut sebagai “masyarakat terasing” didefinisikan sebagai kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.

(4) kesatuan masyarakat hukum adat dipergunakan dalam UU Pemerintahan Daerah dan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

sebagai entitas hukum yang diakui dan dihormati keberadaannya berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian diatur dalam undang-undang.

Download

356 downloads965.09 KB

Perda Masyarakat Hukum Adat Sanggau Tahun 2017

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat merupakan salah produk hukum daerah yang dibentuk DPRD berdasarkan Hak Inisiatif yang dimilikinya. penetapan Perda ini dilakukan pada tahun 2016, namun baru diundangkan pada tahun 2017, setelah melalui fasilitasi Bagian Hukum Setda Sanggau dan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat. setelah di tetapkan menjadi Perda dan di undangkan kedalam berita daerah dengan Nomor 2017/1, perda ini berlaku dan siap untuk di sosialisasikan kepada masyarakat. arti penting dengan adanya perda ini memberikan ruang kepada Masyarakat Adat di Kabupaten Sanggau untuk dapat di akui sebagai komunitas Adat sebagaimana di atur dalam Undang-Undang kehutanan, Agraria, dan UU Perkebunan, Masyarakat adat diminta untuk melakukan konsolidasi internal dengan membentuk susunan perangkat adat, aturan adat, kawasan adat, cakupan wilayah komunitas adat, dan mengajukan diri kepada Pemerintah Daerah (Red.Pemda) untuk di fasilitasi dan di verifikasi.

dengan adanya Perda ini, diharapkan Pemerintah daerah dapat melakukan indentfikasi secara jelas siapa dan dimana saja komunitas masyarakat adat yang berada didalam wilayah administratif pemerintah Kabupaten Sanggau, mengingat bahwa komunitas masyarakat adat tidak terikat kepada sistem administrasi kewilayahan, seperti satu komunitas adat bisa saja berada di dua kabupaten dan atau antar negara, maka peran pemerintah sangat penting untuk menjadi mediator dan failitator dalam penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Sanggau, dengan sebuah Keputusan Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat. sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang PPMHA, sebagai berikut:

Pasal 9

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui :
a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
b. verifikasi Masyarakat Hukum Adat; dan
c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 10

(1) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Camat dengan melibatkan kepala desa, masyarakat setempat dan dapat dibantu oleh pihak lain.
(2) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
b. Wilayah Adat;
c. Hukum Adat;
d. bahasa;
e. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
f. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
(3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia Masyarakat Hukum Adat.
(4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat setempat dan yang berbatasan untuk memberikan kesempatan mengajukan pendapat, saran dan masukan.
(5) Pendapat, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.

oleh karena itu, dengan adanya Perda ini, memberikan peluang kepada Masyarakat Hukum Adat, untuk menyatakan identitasnya untuk di akui dan di lindungi oleh Negara.

rilis.

Kasubbag Perundang-Undangan dan Hukum

Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau

Download

644 downloads347.66 KB

Follow Us @kabupatensanggau