Selasa, 25 Juli 2017 dalam rapat Paripuna ke-9 Masa Persidangan Ke-2 Tahun Sidang 2017, DPRD Kabupaten Sanggau telah Mengusulkan 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD Kepada Bupati Sanggau dan di hadiri Wakil Bupati Sanggau beserta Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sanggau, dan dari Forkompimda Hadir dari instansi Polres Sanggau, tak luput juga hadirnya perwakilan dari Organisasi Wanita, GOW, Persit dan Bayangkari. harapan dengan adanya 4 Raperda ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau.
usulan inisiatif DPRD tahun 2017 yang telah mengajukan beberapa Raperda sebagai berikut
- Raperda Pelayanan Publik
- Raperda Ketahanan Pangan
- Raperda Penanggulangan Bencana, dan
- Raperda Penanggulangan Kemisikinan
DPRD Kabupaten Sanggau dalam kesempatan lainnya telah melakukan beberapa kali pembahasan terkait dengan usulan inisiatif DPRD Kabupaten Sanggau. usulan inisiatif ini di inisiasi oleh Badan Pembentukan Perda (Red.Bapemperda) DPRD Kabupaten dengan melakukan kerja sama dengan Lembaga Kajian Lentera Edukasi Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (LE-KHKP) Kalimantan Barat yang berkantor di Pontianak, sebagai mitra DPRD dalam melakukan kajian hukum dan penyusunan Naskah Akademik (Red.NA).
isu-isu strategis terkait dengan pemilihan judul Raperda merupakan kepedulian DPRD terhadap peningkatan layanan Pemerintahan yang harus di berikan kepada masyarakat. adapun kewenangan pembentukan Perda tersebut telah sesuai dengan amanah Peraturan Perundang-Undangan (Red.PUU) yang lebih tinggi. sebagaimana didalam nota Pengantar 4 Raperda yang di bacakan oleh Ketua Bapemperda Timotius Yance,S.Kom. sebagai berikut:
PERTAMA, RAPERDA TENTANG LAYANAN PUBLIK.
DASAR HUKUM:
- UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
PEMBENTUKAN RAPERDA TENTANG LAYANAN PUBLIK MERUPAKAN UPAYA MENDORONG PEMENUHAN HAK DAN KEBUTUHAN DASAR BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN SANGGAU, DI SEKTOR-SEKTOR LAYANAN PUBLIK, YANG BERKUALITAS, TERINTEGRASI SERTA BERKESINAMBUNGAN, SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MEWUJUDKAN DAN MELINDUNGI HAK-HAK MASYARAKAT, DENGAN MENGEDEPANKAN ASAS TATA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK OLEH PARA PENYELENGGARA LAYANAN PUBLIK.
KEDUA, YAITU RAPERDA TENTANG KETAHANAN PANGAN
DASAR HUKUM:
- UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
BAHWA DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN SALAH SATU URUSAN WAJIB PEMERINTAH DI BIDANG PANGAN, PEMERINTAH DAERAH BERKEWAJIBAN UNTUK MEWUJUDKAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG CUKUP, AMAN, BERMUTU, BERGIZI DAN BERAGAM SERTA TERSEBAR DI KABUPATEN SANGGAU SEHINGGA TUJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKUALITAS, SEHAT DAN SEJAHTERA DAPAT TERCAPAI.
KETIGA, YAITU RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
DASAR HUKUM:
- UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCAN
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
BAHWA PENANGGULANGAN BENCANA MERUPAKAN UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT SECARA TERENCANA, TERPADU DAN KOMPREHENSIF DENGAN MENGEDEPANKAN NORMA-NORMA HUKUM, DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT, TERMASUK DIDALAMNYA KETERSEDIAAN NYA ANGGARAN YANG CUKUP DALAM UPAYA MELAKUKAN PENANGGULANGAN POTENSI BENCANA DAN PASCA BENCANA.
ADANYA PAYUNG HUKUM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SANGGAU MERUPAKAN UPAYA MELIBATKAN SEMUA PIHAK MULAI DARI PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU, MASYARAKAT, DAN PERUSAHAAN SERTA STAKEHOLDER LAINNYA UNTUK BERPERAN AKTIF DALAM MENGERAHKAN SEGALA SUMBER DAYA YANG DIMILIKI, DENGAN LANGKAH MINIMAL DAN TERPROGRAM SERTA TERINTEGRASI, SEHINGGA BENCANA YANG MUNGKIN TIMBUL DAPAT DIATASI DENGAN CEPAT DAN TANGGAP DAN DIMINIMALISIR.
KEEMPAT, YAITU RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
DASAR HUKUM:
- UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
- PERPRES NOMOR 166 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DALAM UPAYA MENINGKATKAN HARKAT DAN MARTABAT SERTA HAK ASASI MANUSIA, PENANGGULANGAN KEMISKINAN MERUPAKAN UPAYA KONGRIT PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU YANG PERLU DILAKUKAN, DENGAN LANGKAH YANG TERPROGRAM, EFEKTIF DAN EFISIEN, SERTA MELIBATKAN SEMUA STAKEHOLDER.
BERBICARA KEMISKINAN, BUKAN SEMATA PADA MENURUNNYA DATA STATISTIK ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN SANGGAU, NAMUN MERUPAKAN MERUPAKAN LANGKAH PEMERINTAH UNTUK MELINDUNGI MASYARAKATNYA DARI BAYANG-BAYANG DISERSI EKONOMI AKIBAT KETERBATASAN LAHAN OLAHAN, LAPANGAN PEKERJAAN TERBATAS, MISKIN PENDIDIKAN, MISKIN KESEHATAN, DAN OLEH KARENA ITU PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU WAJIB MENYELENGGARAKAN DAN MEMPROGRAMKAN PENGETASAN KEMISKINAN SECARA SISTEMATIS.
jelas bahwa DPRD Kabupaten Sanggau sangat serius dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Kabupaten Sanggau, sehingga isu yang di angkat adalah terkait dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia, dalam kaitan dengan standarisasi pelayanan yang wajib di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau
adapun indikator capaian dari Raperda tersebut, tetap harus melibatkan semua pihak.
Senin, 23 Juli 2018, berdasarkan jadwal Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sanggau, maka Pansus mulai berkerja dengan mengundang Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan judul Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2018.
Peny
