HUMAS SET – DPRD /SANGGAU, 23 Oktober 2026 — Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, meminta pemerintah memperketat pengawasan dan penertiban distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul masih panjangnya antrean di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama kenaikan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok.
Hendrikus Hengki menyampaikan bahwa keterbatasan BBM subsidi tidak hanya menyulitkan masyarakat dalam memperoleh bahan bakar, tetapi juga berdampak pada biaya distribusi barang. Akibatnya, harga kebutuhan pokok di tingkat kios atau pengecer ikut mengalami kenaikan.
“Ini (keterbatasan BBM) kan membuat kenaikan harga di tingkat kios, sehingga berdampak ke semua sektor, termasuk sembako juga ikut naik, termasuk berdampak pada pembangunan juga,” ungkap Hendrikus Hengki, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan, kendala distribusi BBM sebelumnya dipengaruhi oleh kondisi kemarau yang menghambat pengiriman melalui jalur sungai. Namun, seiring berangsur pulihnya distribusi tersebut, kondisi antrean panjang di SPBU dan tingginya harga BBM di tingkat pengecer perlu mendapat perhatian serius.
“Kalau kemarin-kemarin kita paham, BBM sulit karena distribusinya mungkin sulit. Tapi sekarang sudah berangsur pulih, tapi BBM di SPBU masih antre panjang dan harganya di pengecer juga tinggi. Ini kan jadi pertanyaan,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau meminta pemerintah dan instansi terkait melakukan evaluasi terhadap penyaluran BBM bersubsidi, termasuk memperketat pengawasan terhadap SPBU yang diduga melakukan penyimpangan distribusi.
Menurutnya, BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang harus disalurkan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Pengawasan yang konsisten diperlukan untuk memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Ini (subsidi) adalah hak rakyat, karena berasal dari pajak rakyat,” tegasnya.
Hendrikus Hengki juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Ia menilai pengawasan bersama menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyimpangan dan mendorong penyaluran subsidi yang transparan serta berkeadilan.
“Ayo kita semua sama-sama mengawasi agar subsidi ini bisa dinikmati masyarakat,” ajaknya.
DPRD Kabupaten Sanggau berharap pemerintah dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk menjaga kelancaran pasokan BBM bersubsidi, menertibkan penyalurannya, serta mengantisipasi dampak kenaikan biaya distribusi terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat. (*)
