Profile

Kabupaten Sanggau adalah salah satu Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, dasar pembentukannya adalah Undang-Undang Nomor  27 Tahun 1959 tentang Penetapan  Undang–undang Darurat  Nomor  3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor  9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Kabupaten Sanggau yang terletak di tengah-tengah dan berada di bagian utara provinsi Kalimantan Barat dengan luas daerah 12.857,70 km² dengan kepadatan 29 jiwa per km², serta secara geografisnya kabupaten sanggau berada di antara 1° 10″ Lintang Utara dan 0° 35″ Lintang Selatan serta di antara 109° 45″, 111° 11″ Bujur Timur.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau. Pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan adiministrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sanggau. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) lebih lanjut dikatakan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dinyatakan pada Pasal 12 dimana “Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesektariatan, administrasi keuangan, administrasi persidangan, rapat dan perundang-undangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan”.

Kemudian dalam Pasal 13 dikatakan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

  1. penyelenggaraan administrasi kesektariatan DPRD;
  2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  3. fasiltasi penyelenggaraan persidangan, rapat dan perundang-undangan DPRD;
  4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
  5. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Pimpinan DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya”.