Perda Masyarakat Hukum Adat Sanggau Tahun 2017

Informasi File

File Perda Masyarakat Hukum Adat Sanggau Tahun 2017
Terdownload 26
Ukuran File 347.66 KB
Waktu Upload 25 Juli 2017
Download

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat merupakan salah produk hukum daerah yang dibentuk DPRD berdasarkan Hak Inisiatif yang dimilikinya. penetapan Perda ini dilakukan pada tahun 2016, namun baru diundangkan pada tahun 2017, setelah melalui fasilitasi Bagian Hukum Setda Sanggau dan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat. setelah di tetapkan menjadi Perda dan di undangkan kedalam berita daerah dengan Nomor 2017/1, perda ini berlaku dan siap untuk di sosialisasikan kepada masyarakat. arti penting dengan adanya perda ini memberikan ruang kepada Masyarakat Adat di Kabupaten Sanggau untuk dapat di akui sebagai komunitas Adat sebagaimana di atur dalam Undang-Undang kehutanan, Agraria, dan UU Perkebunan, Masyarakat adat diminta untuk melakukan konsolidasi internal dengan membentuk susunan perangkat adat, aturan adat, kawasan adat, cakupan wilayah komunitas adat, dan mengajukan diri kepada Pemerintah Daerah (Red.Pemda) untuk di fasilitasi dan di verifikasi.

dengan adanya Perda ini,  diharapkan Pemerintah daerah dapat melakukan indentfikasi secara jelas siapa dan dimana saja komunitas masyarakat adat yang berada didalam wilayah administratif pemerintah Kabupaten Sanggau, mengingat bahwa komunitas masyarakat adat tidak terikat kepada sistem administrasi kewilayahan, seperti satu komunitas adat bisa saja berada di dua kabupaten dan atau antar negara, maka peran pemerintah sangat penting untuk menjadi mediator dan failitator dalam penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Sanggau, dengan sebuah Keputusan Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat. sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang PPMHA, sebagai berikut:

Pasal 9

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui :
a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
b. verifikasi Masyarakat Hukum Adat; dan
c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 10

(1) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Camat dengan melibatkan kepala desa, masyarakat setempat dan dapat dibantu oleh pihak lain.
(2) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
b. Wilayah Adat;
c. Hukum Adat;
d. bahasa;
e. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
f. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
(3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia Masyarakat Hukum Adat.
(4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat setempat dan yang berbatasan untuk memberikan kesempatan mengajukan pendapat, saran dan masukan.
(5) Pendapat, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.

oleh karena itu, dengan adanya Perda ini, memberikan peluang kepada Masyarakat Hukum Adat, untuk menyatakan identitasnya untuk di akui dan di lindungi oleh Negara.

rilis.

Kasubbag Perundang-Undangan dan Hukum

Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau

Anda mungkin juga berminat Berita Lainnya dari penulis

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.